Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita
Terima kasih telah mengunjungi layanan PPID Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita.
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Utama.
Berikut daftar informasi publik Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita :
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi yang wajib tersedia setiap saat
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
Informasi yang dikecualikan
Berikut Formulir yang dapat anda gunakan untuk permohonan informasi kepada PPID Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita
TATA CARA DAN PROSEDUR PEMOHON INFORMASI PUBLIK MENGAJUKAN PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK :
- Pengajuan sengketa informasi publik ke komisi informasi diajukan pemohon informasi publik selambat-lambatnya 14 HARI KERJA sejak diterimanya tanggapan tertulis atas surat keberatan pemohon informasi publik kepada atasan PPID badan publik atau berakhirnya masa 30 HARI KERJA bagi atasan PPID badan publik untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi publik.
- Pengajuan sengketa informasi publik baik oleh perorangan, badan hukum ataupun kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatangi langsung ke Bagian Hukormas menemui petugas administrasi-pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi ataupun mengajukan permohonan sengketa informasi publik.
- Pemohon sengketa informasi publik wajib melengkapi berkas permohonan pengajuan sengketa informasi publik sebelum mendapatkan nomor registrasi.
- Setelah permohonan sengketa informasi publik mendapatkan nomor registrasi atau akta registrasi maka 14 hari kerja setelahnya PPID Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita mulai melakukan proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan di awali melakukan pemanggilan secara patut kepada pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ajudikasi non litigasi tahap pemeriksaan awal
Disarikan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)
